Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

Saturday, 7 Rabiul Awwal 1442 / 24 October 2020

INDEX BERITA

Guru Besar UI: Omnibus Law Bukan Hal yang Baru di Indonesia

Wednesday, 29 Apr 2020 20:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Satya Arinanto memaparkan pandangannya terkait Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Menurutnya metode omnibus law bukanlah sesuatu yang baru dilakukan di...

Podcast Republika: Lika-Liku Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Saturday, 07 Mar 2020 17:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih menjadi polemik di Indonesia. Sebagian besar menilai RUU Cipta Kerja akan membawa dampak buruk bagi pekerja di...

RUU Omnibus Law Salah Ketik, MPR RI: Gitu Aja Kok Repot

Wednesday, 19 Feb 2020 16:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat. Salah satunya terkait adanya kesalahan dalam penulisan pemerintah pusat yang bisa...

Bamsoet Persilakan Masyarakat Gugat RUU Cipta Kerja

Wednesday, 19 Feb 2020 14:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pasal dalam Rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menimbulkan polemik di masyarakat. Ketua MPR Bambang Soesatyo pun mempersilakan masyarakat yang tak terima untuk menggugatnya...

Dua Poin Penting Menag Soal Sertifikasi Halal di Omnibus Law

Wednesday, 19 Feb 2020 14:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi menjelaskan terkait sertifikasi halal yang masuk ke dalam Rancangan Undang-undang (RUU) 

Pemerintah Diminta Sisir Kembali Draf RUU Cipta Kerja

Wednesday, 19 Feb 2020 10:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menilai pemerintah perlu menyisir kembali draf RUU Cipta Kerja. Pasalnya, RUU yang telah diserahkan seharusnya tidak boleh ada kesalahan...

Mahfud MD: UU Cipta Kerja tak Boleh Kekang Kebebasan Pers

Wednesday, 19 Feb 2020 06:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan omnibus law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak boleh mengekang kebebasan pers. Mahfud mengatakan, ia telah berbicara...

Kewenangan Presiden Cabut Perda Langgar Konstitusi

Tuesday, 18 Feb 2020 15:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Muhammad Muraz menanggapi terkait adanya aturan di dalam Omnibus Law Cipta Kerja yang memberi kewenangan presiden mencabut peraturan daerah (perda) yang bertentangan...

Omnibus Law Bukan untuk Untungkan Investor

Tuesday, 18 Feb 2020 14:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mempersilakan masyarakat untuk mengkritik Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law. Karena menurutnya, saat...

DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Draf Omnibus Law

Tuesday, 18 Feb 2020 14:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi pengakuan pemerintah terkait adanya kesalahan ketik di dalam 170 ayat (1) draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dasco...

Politikus PAN: RUU Ciptaker Harus Berpihak ke Semua Pihak

Tuesday, 18 Feb 2020 13:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Intan Fauzi mendorong agar RUU omnibus law Cipta Kerja berpihak kepada pemangku kepentingan dalam ketenagakerjaan, seperti pekerja,...

Soal PP Gantikan UU, Airlangga: Ada Salah Pengertian

Tuesday, 18 Feb 2020 10:28 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menepis tudingan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang digodok memberi celah otoriter bagi pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa secara...

Mahfud Pastikan Ada Kesalahan dalam Omnibus Law

Tuesday, 18 Feb 2020 08:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menegaskan, undang-undang (UU) tak bisa diubah dengan peraturan pemerintah (PP) ataupun peraturan presiden (Perpres). Ia memastikan, pasti...

Omnibus Law Cipta Kerja Permudah Jalan TKA? In Kata Menaker

Tuesday, 18 Feb 2020 06:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menepis tudingan rancangan omnibus law cipta kerja atau RUU Ketenagakerjaan akan mempermudah masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. Ida menekankan Rencana Penggunaan...

Anggota DPR Ini Sebut Omnibus Law Bela Kerja Pers

Tuesday, 18 Feb 2020 06:05 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I Willy Aditya mengomentari terkait adanya sanksi bagi pihak yang menghambat kerja pers sebagaimana disebutkan dalam draft Omnibus Law Cipta Kerja Pasal 18 (1)....

Baleg Siap Bahas Omnibus Law Cipta Kerja

Monday, 17 Feb 2020 20:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan, pihaknya siap untuk melakukan pembahasan terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Kendati demikian, sesuai dengan mekanisme,...

Kemenko Perekonomian Bantah RUU Cipta Kerja Sentralistik

Monday, 17 Feb 2020 20:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) membantah draf Rancangan Undang-Undang Omnibuslaw Cipta Kerja (RUU Ciptaker) dinilai sentralisasi kekuasaan. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono mengklaim RUU Ciptaker telah...

Fahri Hamzah: Pemerintah tak Perlu Repot Bikin Omnibus Law

Monday, 17 Feb 2020 18:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah seharusnya tak perlu repot-repot menyusun pengaturan Omnibus Law. Hal itu ia sampaikan untuk menanggapi draf Rancangan Undang-Undang...

Emil Salim Ingatkan Pemerintah Soal Keseimbangan Omnibus Law

Monday, 17 Feb 2020 15:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Emil Salim mengingatkan kepada pemerintah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja harus mampu melingkupi, menyinergikan, serta menyeimbangkan tiga aspek. Ketiga aspek tersebut yaitu ekonomi, sosial,...

Politikus Demokrat: Omnibus Law Jangan Sampai Kekang Pers

Monday, 17 Feb 2020 15:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengingatkan agar perubahan pasal di Omnibus Law RUU Cipta Kerja terkait pers tak boleh mengekang kebebasan pers....

Pengamat: RUU Cipta Kerja Terasa Sentralistik

Monday, 17 Feb 2020 14:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menilai draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar...

Omnibus Law, DPR: Pemerintah tak Bisa Ubah UU dengan PP

Monday, 17 Feb 2020 14:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menegaskan pemerintah tidak dapat mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Azis merespons Pasal 170 Ayat (1) rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja...

Draf Omnibus Law Cipta Kerja Tambahkan Denda Pers

Monday, 17 Feb 2020 09:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konsep atau draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja memuat dua pasal, yakni pasal 18 dan 11 yang isinya merevisi UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers....

Demokrat Ingatkan Pemerintah tak Sunat Tugas DPR Buat UU

Monday, 17 Feb 2020 09:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengingatkan pemerintah agar tak memangkas kewenangan DPR RI dalam membuat undang-undang. Hal ini disampaikan Politikus Demokrat tersebut terkait draf Omnibus...

Sertifikasi Halal Tetap Wajib, IHW: Media Jangan Provokatif

Thursday, 23 Jan 2020 21:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah meminta media massa agar tidak memprovokasi soal Undang-undang Jaminan Produk Halal yang sejatinya tidak ada penghapusan pasal kewajiban melakukan uji...

NU akan Bahas Omnibus Law dalam Munas 2020

Thursday, 23 Jan 2020 16:08 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf mengatakan isu mengenai RUU Omnibus Law akan diangkat sebagai salah satu topik pembahasan dalam Musyawarah...

Din Angkat Bicara Soal Omnibus Law

Thursday, 23 Jan 2020 15:53 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait omnibus law, Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsudin mengatakan bahwa hal tersebut sedang dalam proses pengkajian dan akan mengundang para pakar pada rapat pleno 12 Februari...

Soal Omnibus Law, Ini Saran Fahri Hamzah untuk Pemerintah

Monday, 18 Feb 2019 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus law menuai pro kontra di tengah masyarakat. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan, Omnibus Law bisa...