Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

Friday, 16 Rabiul Akhir 1441 / 13 December 2019

INDEX BERITA

65 Peserta Ikuti Ujian Tulis Panwascam Pilkada Solo

Friday, 13 Dec 2019 19:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Sebanyak 65 peserta mengikuti ujian tertulis calon panitia pengawas kecamatan (Panwascam) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 Kota Solo, Jawa Tengah, yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilihan...

Mardani: Kalau Koruptor Masih Maju, Tambahkan Jadi 10 Tahun

Thursday, 12 Dec 2019 19:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menanggapi  putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan mantan narapidana kasus korupsi maju pilkada setelah lima tahun menjalani masa hukuman.

Ia...

Eks Koruptor Dibatasi Ikut Pilkada, Ini Respons Jimly

Thursday, 12 Dec 2019 17:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Jimly Asshiddiqie menanggapi putusan MK terkait syarat mantan terpidana maju pemilihan kepala daerah (pilkada). Salah satu syarat yakni eks napi...

KPU Segera Sesuaikan PKPU dengan Putusan MK

Thursday, 12 Dec 2019 14:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Evi Novida Ginting Manik, menyebutkan, pihaknya akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang terkait dengan syarat calon peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)....

KPU akan Revisi PKPU Pencalonan Pilkada

Thursday, 12 Dec 2019 09:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang pencalonan pemilihan kepala daerah (pilkada). Perubahan peraturan dilakukan berdasarkan putusan...

Putusan MK Soal Eks Napi Jadi Cakada Diapresiasi

Thursday, 12 Dec 2019 07:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Sodik Mudjahid mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait mantan narapidana pada pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia menilai putusan tersebut...

Doli: Putusan MK Landasan KPU Larang Eks Koruptor di Pilkada

Wednesday, 11 Dec 2019 17:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan semua pihak harus menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan ICW dan Perludem terkait syarat...

Uji Materi Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPK: Terima Kasih MK

Wednesday, 11 Dec 2019 16:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memuji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang hak politik mantan narapidana korupsi. Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, putusan tersebut punya semangat pencegahan...

PAN Utamakan Cakada yang tak Pernah Tersangkut Kasus

Wednesday, 11 Dec 2019 15:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menegaskan komitmen PAN terhadap pemberantasan korupsi.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal mencantumkan larangan eks narapidana kasus korupsi ke dalam...

Penelitian: Setahun Jelang Pilkada, Tren Kebakaran Hutan dan Lahan Cenderung Naik

Wednesday, 11 Dec 2019 03:03 WIB

Penelitian ini melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai lembaga riset seperti Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR), Institut Pertanian Bogor (IPB) dan organisasi PBB untuk pengembangan industri (UNIDO).

Dalam penelitian ini disebutkan...

Perludem: Jejak Hukum Calon Kepala Daerah Harus Ditampilkan

Tuesday, 10 Dec 2019 20:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menampilkan secara jelas rekam jejak hukum, mantan koruptor yang maju...

Siti Zuhro: Usung Koruptor, Kredibilitas Parpol Tercederai

Tuesday, 10 Dec 2019 10:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Siti Zuhro mengatakan, partai politik (parpol) memiliki komitmen menghadirkan calon kepada daerah yang berintegritas dan tidak melanggar etika...

Eks Koruptor tak Dilarang Ikut Pilkada, KPK: Itu Kemunduran

Tuesday, 10 Dec 2019 00:37 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 18/2019 membawa sikap mundur dalam melawan dan mencegah korupsi di Indonesia. Komisioner KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan, tak semestinya aturan tentang syarat...

FISIP UMSU dan Bawaslu Medan Kerja Sama Pengawasan Pilkada

Saturday, 07 Dec 2019 03:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Medan sepakat melakukan kerja sama dalam rangka memperkuat pengawasan...

KPU Terbitkan PKPU Pencalonan Pilkada

Friday, 06 Dec 2019 21:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau...

Bawaslu Ingatkan KPU Soal Sistem Informasi Pemilu

Wednesday, 04 Dec 2019 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah berhasil menerapkan sistem informasi dalam pelaksanaan pemilu 2019 lalu. Akan tetapi, KPU perlu...

Perludem Sarankan E-Rekap di Pilkada 2020 Hanya Uji Coba

Tuesday, 03 Dec 2019 19:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama menyarankan, rekapitulasi elektronik atau e-rekap diuji coba terlebih dahulu sebelum benar-benar diterapkan. Menurut dia, Komisi Pemilihan...

KPU Persiapkan Aturan Rekapitulasi Elektronik untuk Pilkada

Saturday, 30 Nov 2019 14:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah mempersiapkan peraturan terkait penggunaan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara elektronik atau e-rekap untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020. Sehingga semua...

Pilkada 2020, Polres Malang Petakan Daerah Rawan Gangguan

Friday, 29 Nov 2019 23:41 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG, JAWA TIMUR, -- Kepolisian Resort Malang tengah melakukan pemetaan untuk daerah rawan gangguan pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di wilayah Kabupaten Malang, Jawa...

Pengamat: Evaluasi Pilkada Perlu Dikaji Mendalam

Thursday, 28 Nov 2019 22:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PURWOKERTO  -- Pengamat Politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Ahmad Sabiq mengatakan wacana evaluasi pilkada perlu pengkajian secara mendalam. Kajian menyeluruh penting guna menemukan solusi yang tepat.

Larangan Eks Koruptor Maju Pilkada, PAN Serahkan ke Pemilih

Wednesday, 27 Nov 2019 05:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang berada di tangan hakim pengadilan. Menurut dia, undang-undang tidak melarang...

Anggota DPR Nilai Koruptor Ikut Pilkada tak Melawan UUD

Tuesday, 26 Nov 2019 06:30 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020, wacana pelarangan eks narapidana kasus korupsi kembali mencuat. Rencananya, pelarangan pencalonan itu disebut akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan...

Larangan Koruptor Maju Pilkada Bakal Ditentang

Tuesday, 26 Nov 2019 06:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai perjuangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur larangan eks narapidana kasus korupsi sangat berat. Bahkan...

Bahaya Laten Nomer Piro, Wani Piro

Monday, 25 Nov 2019 06:22 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Setiap pemilihan pemimpin di Indonesia, agaknya sudah mulai jamak muncul istilah 'wani piro' (berani berapa). Ini adalah kata sakti dalam jual beli suara. Praktik ini kerap menjadi salah...

Kalteng Masih Kekurangan Puluhan Ribu Blangko KTP Elektronik

Monday, 25 Nov 2019 00:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan pihaknya mengalami kekurangan blanko KTP elektronik (KTP-el) menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2020 mendatang.

Ridwan Kamil Akui Pilkada Kembali ke DPRD Kurang Tepat

Thursday, 21 Nov 2019 18:58 WIB

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengaku kurang setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia mengatakan, selama ini...

DPR Sepakat Revisi UU Pemilu, KPU Usul E-Rekap

Wednesday, 20 Nov 2019 14:46 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman mengatakan, pihaknya mengusulkan dua poin besar dalam revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu). KPU ingin menerapkan rekapitulasi elektronik atau...

Emil Kurang Setuju Pilkada Dipilih DPRD

Wednesday, 20 Nov 2019 14:19 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kurang setuju dengan opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang selama 20 tahun ini diikuti secara langsung oleh masyarakat, menjadi pemilihan oleh DPRD di...

Enam Daftar ke Nasdem di Pilgub Sumbar, Satu Mantan Dirjen

Wednesday, 20 Nov 2019 07:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG--Partai Nasional Demokrat (Nasdem) telah menerima pendaftaran enam nama yang akan maju Pilkada Sumbar 2020. Panitia Penjaringan Partai Nasdem Sumbar, Endarmy menyebutkan keenam nama tersebut ialah anggota DPR Mulyadi,...

Kemendagri: Pilkada Perlu Dikaji Lewat Riset

Wednesday, 20 Nov 2019 07:11 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mendorong pelaksanaan Pilkada untuk dikaji melalui riset. Riset diharapkan menentukan efektivitas Pilkada jika dijalankan secara...

Fahri Hamzah Tanggapi Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Wednesday, 20 Nov 2019 02:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil ketua DPR Fahri Hamzah menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) ke daerah. Ia menilai perlu ada desain besar terkait sistem pemerintahan daerah.

Waketum Gerindra Nilai Pilkada Lewat DPRD tak Langgar UUD

Wednesday, 20 Nov 2019 00:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD tidak melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam...

DPR Pastikan 2020 Tetap Pilkada Langsung

Tuesday, 19 Nov 2019 15:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dievaluasi, karena dinilai banyak mudharatnya. Meski begitu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli...

ICW Tantang Tito Karnavian Lakukan Reformasi Partai

Tuesday, 19 Nov 2019 11:33 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian mewacanakan akan melakukan evaluasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sebelum mengubah format Pilkada, ICW menantang Tito untuk lebih dulu melakukan reformasi kepartaian....

Tito Sebut Evaluasi Pilkada Langsung Butuh Kajian Mendalam

Tuesday, 19 Nov 2019 06:48 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, perlu adanya kajian akademis secara mendalam terkait pelaksanaan pemilahan kepala daerah (pilkada) langsung. Menurutnya, kebijakan publik termasuk menyangkut sistem pemilihan...

UU Pilkada Berpeluang Direvisi

Tuesday, 19 Nov 2019 06:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi II DPR RI kembali membuka peluang untuk merevisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu poin yang akan direvisi adalah anggota...

270 Daerah Pelaksana Pilkada 2020 Selesaikan NPHD

Monday, 18 Nov 2019 18:10 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan, 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 sudah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dua daerah terakhir...

Gerindra Sumbar Bidik Pemilih Prabowo-Sandi di Pilkada 2020

Friday, 15 Nov 2019 20:18 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,PADANG--Partai Gerindra sudah memasang kuda-kuda untuk menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumbar Desrio Putra menyebut partainya membidik suara dari pemilih pasangan capres...

Pemprov Jabar tak akan Beri Dana Hibah untuk Pilkada

Friday, 15 Nov 2019 15:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Berbeda dengan penyelenggaraan pilkada serentak pada 2018, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan mengucurkan dana hibah untuk daerah penyelenggara pilkada serentak tahun 2020 mendatang. 

Di Provinsi Jabar sendiri, pada 2020...

Evaluasi Pilkada Langsung

Wednesday, 13 Nov 2019 21:50 WIB

...