Tuesday, 1 Rajab 1441 / 25 February 2020

Tuesday, 1 Rajab 1441 / 25 February 2020

INDEX BERITA

Pemerintah akan Sederhanakan Aturan Dorong Investasi

Wednesday, 27 Nov 2019 20:40 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan pemerintah akan kembali menyederhanakan peraturan sebagai upaya untuk mendorong lebih banyak lagi investasi. "Saat ini saya perkirakan terdapat...

Menyiasati Spekulan Tanah di Ibu Kota Baru

Wednesday, 11 Sep 2019 07:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jelaskan sebelum ditetapkan secara resmi, status tanah di ibu kota baru harus sepenuhnya dimiliki oleh negara. Kepala Biro Hukum dan...

Pemerintah Berkomitmen Menyelesaikan Konflik Agraria

Friday, 14 Jun 2019 17:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah berkomitmen menyelesaikan konflik agraria di berbagai daerah. Berbagai skema penyelesaian, sesuai peraturan perundangan juga telah dijalankan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menjelaskan laporan konflik...

DPD Soroti Permasalahan Pertanahan dan Infrastruktur

Tuesday, 24 May 2016 10:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memandang masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah memerlukan respons cepat dari pemerintah. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan persoalan pertanahan,...

Menteri Agraria: Data Menyangkut Tanah Sangatlah Penting

Friday, 16 Jan 2015 18:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  BATAM-Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan data menyangkut tanah sangatlah penting. ''Data ini harus diamankan, harus di back-up dan saya mempercayakan hal...

43 Juta Bidang Tanah Indonesia Belum Disertifikasi

Tuesday, 24 Jun 2014 17:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia masih memiliki 43 juta bidang tanah yang belum disertifikasi. Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menjadi badan memiliki kewajiban untuk mensertifikasi tanah tersebut. Akan tetapi hingga kini...

Presiden: Peraturan Pertanahan Tanpa Mengurangi Hak Rakyat

Thursday, 24 Apr 2014 13:14 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar peraturan pertanahan yang tengah digodok berorientasi pada kepentingan bersama untuk memajukan bangsa dan negara, tanpa mengurangi hak-hak rakyat."Aturan ini harus...

BPN Diminta Segera Selesaikan Lahan Tumpang Tindih di Kubu Raya

Sunday, 13 Apr 2014 17:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SUNGAI RAYA -- Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan segera melakukan pertemuan dengan pihak BPN setempat, kabupaten Pontianak dan provinsi Kalbar untuk membahas banyaknya permasalahan tumpang tindih lahan yang...

KSU Lakamali Adukan Staf BPN ke Polisi

Sunday, 23 Feb 2014 21:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Koperasi Serba Usaha (KSU) Lakamali Wanci, mengadukan staf Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara ke Polres setempat karena hasil kerjanya mengukur tanah rakyat untuk...

Massa Demo Korupsi Pertanahan

Tuesday, 11 Feb 2014 16:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Massa yang tergabung dalam Koalisi Anti Korupsi Pertanahan (KAKP) melakukan aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa (11/2).   Aksi yang dimulai dari depan kantor Komisi Pemberantasan...

Hendarman Minta Masukan ke KPK

Tuesday, 26 Jun 2012 15:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN), Herdarman Supandji, mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta masukan terkait pelayanan publik seputar pertanahan. Kunjungan perdananya ini diharapkan dapat...

Demokrat: Kepala BPN yang Baru Jangan Melempem

Friday, 15 Jun 2012 10:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji resmi diangkat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang baru menggantikan Joyo Winoto. Partai Demokrat berharap,...

Hendarman Diharapkan Selesaikan Masalah Pertanahan

Thursday, 14 Jun 2012 17:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -— Pengangkatan Hendarman Supandji menggantikan Joyo Winoto sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat menyelesaikan persoalan laten di sektor pertanahan. Hal ini, kata anggota Komisi II DPR...

SBY Didesak Realisasikan Lahan Rakyat Miskin

Wednesday, 28 Mar 2012 06:44 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Naiknya konflik agraria di Tanah Air dari 106 kasus (2010) menjadi 163 kasus (2011) memperlihatkan kurang perhatiannya pemerintah terhadap masalah pertanahan bagi masyarakat, khususnya rakyat miskin....

Dualisme Aturan Sebabkan Naiknya Konflik Agraria

Wednesday, 28 Mar 2012 06:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYoKARTA -- Konflik agraria di Indonesia meningkat cukup signifikan, karena tidak adanya kepastian hukum. Hal ini disampaikan pengamat ekonomi pertanian dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Masyhuri, kemarin. "Pada...

MK Sarankan Presiden Turun Tangan Soal Pertanahan

Saturday, 03 Mar 2012 19:16 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof Dr Achmad Sodiki menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menyinkronkan regulasi di bidang pertanahan karena aturan yang ada saat ini masih tumpang...

Jika tak Digunakan, Lahan Terlantar Bisa Balik ke Negara

Friday, 27 Jan 2012 06:45 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKA RAYA - Kepala Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kalimantan Tengah, Gunawan Sasmita, menegaskan lahan terlantar yang tidak digunakan pemiliknya itu bisa dikembalikan ke negara. "Kalau sudah mendapat peringatan...