Tuesday, 1 Rajab 1441 / 25 February 2020

Tuesday, 1 Rajab 1441 / 25 February 2020

INDEX BERITA

Pemerintah Siap Roadshow Regulasi Sapu Jagat

Monday, 24 Feb 2020 12:51 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menuturkan, pemerintah siap melakukan roadshow ke 18 kota di seluruh Indonesia. Upaya ini dalam rangka menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam...

Pandangan Halal Institute Soal Fatwa Halal

Monday, 24 Feb 2020 06:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Halal Institute, Andy Soebijakto memberikan pandangannya terhadap wacana ormas-ormas Islam yang akan diberi kewenangan menetapkan kehalalan suatu produk. Sebelumnya Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja...

RUU Omnibus Cipta “Derita” Kerja Bangsa dan MUI

Monday, 24 Feb 2020 05:03 WIB

Oleh: DR Margarito Kamis, pakar hukum tata negara

Dilihat dari sudut pandang konstitusional “Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja” yang isinya meliputi berbagai isu (omnibus = semua), sepintas selalu...

Apindo Minta Omnibus Law Hapus Kewenangan KPPU Jadi Hakim

Saturday, 22 Feb 2020 16:42 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta Omnibus Law RUU Cipta Kerja menghapuskan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai hakim. Apindo mengusulkan...

Isi RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja untuk Pekerja

Saturday, 22 Feb 2020 13:19 WIB

Cermati.com, Jakarta - Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kembali muncul. Setelah Bukalapak, Krakatau Steel, dan NET TV, kini giliran perusahaan telekomunikasi Indosat yang...

Harap-Harap Cemas Omnibus Law

Saturday, 22 Feb 2020 07:01 WIB

...

Guru Besar UI Sayangkan Drafter RUU Cipta Kerja

Saturday, 22 Feb 2020 00:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana menyayangkan para drafter atau konseptor Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Sebab, ada ketidakpahaman yang dicanangkan dan diinginkan...

Pasal Pers di Omnisbus Law Dipermasalahkan, Ini Kata Golkar

Friday, 21 Feb 2020 21:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar siap menerima masukan dari Dewan Pers dan asosiasi pers lainnya terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam RUU itu sejumlah pihak keberatan...

Kewenangan Fatwa Halal oleh Banyak Lembaga akan Rancu

Friday, 21 Feb 2020 21:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemberian wewenang fatwa halal kepada semua ormas akan membuat standard halal di Indonesia menjadi rancu. Berbeda dengan bidang lain atau fatwa biasa, fatwa halal termasuk dalam fiqih...

Menaker Soroti Produktivitas TKI

Friday, 21 Feb 2020 16:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mengatakan, perusahan banyak yang tidak puas dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Hal ini mengacu kepada hasil Japan External Trade Organization (JETRO).

Menurut dari hasil survei...

Beda dengan Mahfud, Staf Jokowi: Omnibus Law tak Salah Tik

Friday, 21 Feb 2020 16:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menduga ada kesalahan komunikasi dalam penulisan draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Dalam draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan...

KLHK: RUU Cipta Kerja Untuk Kesejahteraan Rakyat

Friday, 21 Feb 2020 14:54 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupaya menjawab kekhawatiran banyak pihak terkait draft RUU Omnibus Law. Sekjen KLHK, Bambang Hendroyono menegaskan bahwa RUU Omnibus Law bidang...

Kementerian ATR BPN Gelar Diskusi Terkait Omnibus Law

Friday, 21 Feb 2020 13:20 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengendalian, Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah (Ditjen PPRPT) menggelar diskusi terkait Implikasi Rancangan Undang-undang (RUU)...

PKB Sebut Omnibus Law Terobosan Ciptakan Pekerjaan

Friday, 21 Feb 2020 10:34 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ida Fauziyah mengatakan partainya mendukung omnibus law RUU Cipta Kerja asalkan dapat mempercepat lapangan pekerjaan di Indonesia. "Menyatakan bahwa...

Menaker Persilakan Buruh Sampaikan Masukan ke Tim di Kemenko

Friday, 21 Feb 2020 08:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mempersilakan buruh untuk menyampaikan masukan melalui tim yang dibentuk oleh pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian membuat tim yang terdiri...

UU Omnibus Law Bisa Dorong Indonesia Jadi Negara Maju 2045

Friday, 21 Feb 2020 07:24 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimis Indonesia akan menjadi negara maju atau memiliki pendapatan tinggi pada 2045. Ia bahkan yakin, negeri ini akan lolos dari...

Menaker Singgung Produktivitas Pekerja Indonesia

Friday, 21 Feb 2020 07:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyinggung produktivitas tenaga kerja Indonesia yang dinilai kurang memuaskan. Ia berharap Omnibus Law Cipta Kerja dapat mengatasi persoalan tersebut, selain untuk...

Fraksi Gerindra Minta Pemerintah Tarik RUU Cipta Kerja

Friday, 21 Feb 2020 07:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani meminta pemerintah untuk menarik omnibus law RUU Cipta Kerja jika memang masih ada kesalahan di dalamnya. "Prosesnya karena...

Infografis Omnibus Law, Salah Ketik atau Salah Tafsir?

Friday, 21 Feb 2020 04:36 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Draf RUU Cipta Kerja BAB XIII tentang ketentuan lain-lain

Pasal 170 

Ayat 1: "Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini...

RUU Ciptaker Dinilai Berpotensi Menurunkan PAD

Friday, 21 Feb 2020 04:26 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) berpotensi menurunkan pendapatan asli daerah...

Pekerja Media Khawatir Omnibus Law Picu PHK Massal

Friday, 21 Feb 2020 01:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) menilai omnibus law cipta kerja tidak hanya berdampak pada buruh, melainkan kepada tenaga kerja di semua bidang....

Menaker Nilai RUU Omnibus Law Dibuat untuk Lindungi Pekerja

Thursday, 20 Feb 2020 23:50 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah mengatakan dalam RUU Omnibus Law bukan hanya terdapat Undang-Undang Ketenagakerjaan saja. Akan tetapi akan ada undang-undang tentang BPJS sebagai bentuk perlindungan...

Walhi Khawatir Gugatan Perusakan Lingkungan Bakal Dibatasi

Thursday, 20 Feb 2020 23:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) ikut menyoroti sejumlah pasal di dalam draf rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber...

Menaker: Perlu Reformasi Birokrasi Ciptakan Ekosistem Usaha

Thursday, 20 Feb 2020 22:56 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Ida Fauziyah menjelaskan tiga hal yang berperan menciptakan ekosistem usaha serta bekerja yang lebih baik bagi masyarakat di Tanah Air. Yakni, upaya...

KPPOD Sangsi Pemda Laksanakan Omnibus Law Ciptaker

Thursday, 20 Feb 2020 22:27 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng meragukan pemerintah daerah (pemda) akan mengimplementasikan draf Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU...

Akademisi: Omnibus Law Harus Perhatikan Insan Pers

Thursday, 20 Feb 2020 21:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, PAMEKASAN -- Akademisi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Jawa Timur Esa Arif AS, MIKom menyatakan, omnibus law yang kini dibahas oleh pemerintah hendaknya memperhatikan kepentingan insan...

Menaker Soroti Peraturan Ketenagakerjaan yang Kaku

Thursday, 20 Feb 2020 18:35 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah membeberkan salah satu faktor digagasnya Omnibus Law Cipta Kerja adalah Peraturan Ketenagakerjaan yang sekarang berlaku dianggap kaku. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia...

Surya Paloh Usulkan Diskusi Terbuka Soal Omnibus Law

Thursday, 20 Feb 2020 17:52 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengusulkan diskusi terbuka soal Rancangan Undang-Undang Omnibus Law kepada pemerintah. Menurutnya, tidak mungkin pemerintah membuat pasal yang bisa membuat undang-undang...

Buruh Merasa Jadi Alas Karpet Merah Jokowi untuk Investor

Thursday, 20 Feb 2020 15:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Ali Mansur, Arif Satrio Nugroho, Adinda Pryanka, Fauziah Mursid

Protes buruh terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja terus bergulir. Omnibus Law yang disusun demi menarik sebanyak-banyaknya investasi di...

RUU Ciptaker, Pemerintah Dinilai tak Paham Situasi Daerah

Thursday, 20 Feb 2020 15:23 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng mengkhawatirkan pemerintah pusat tak memahami situasi riil pemerintahan daerah ketika menyusun draf Rancangan Undang-Undang tentang...

DPR Berterima Kasih RUU Cipta Kerja Dikritisi

Thursday, 20 Feb 2020 13:39 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah pasal yang berada dalam omnibus law RUU Cipta Kerja menimbulkan berbagai pendapat di masyarakat. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sufmi Dasco Ahmad, justru berterima...

Jokowi Tegaskan Undang-Undang tak Bisa Diubah Lewat PP

Thursday, 20 Feb 2020 13:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, Undang-Undang tidak bisa diubah lewat Peraturan Pemerintah (PP). Padahal, dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Pasal 170...

Tanggapan Din Syamsuddin soal RUU Cipta Kerja

Thursday, 20 Feb 2020 11:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Din Syamsuddin menyampaikan bahwa pihaknya akan mengkaji rancangan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja yang di dalamnya berkaitan...

Kewenangan Penetapan Fatwa Halal Perlu Dibahas Bersama

Thursday, 20 Feb 2020 11:25 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja mengubah beberapa pasal yang ada di Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Salah satu pasal yang diubah adalah pasal yang...

TGB Tanggapi Soal Pelibatan Ormas Islam dalam Fatwa Halal

Thursday, 20 Feb 2020 11:09 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi menanggapi pelibatan ormas Islam dalam penetapan fatwa halal seperti tercantum dalam draf Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU...

Anggota DPR Saran Omnibus Law Ciptaker Dibahas di Baleg

Thursday, 20 Feb 2020 10:01 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR Mukhtarudin meminta agar pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dibahas melalui mekanisme Badan Legislasi (Baleg) DPR. Dengan demikian, pembahasan lebih terarah dan...

Omnibus Law, Serikat Buruh: Mbokyo Pemerintah Mendengar

Thursday, 20 Feb 2020 07:32 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ribuan buruh yang tergabung dalam wadah l Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) siap melakukan aksi besar-besaran dan puncaknya pada tanggal 11 Maret 2020. Aksi tersebut...

Salah Ketik, Pemerintah Sebaiknya Bahas Ulang Omnibus Law

Thursday, 20 Feb 2020 07:17 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PKB Maman Imanulhaq mengomentari terkait adanya kesalahan tik dalam pasal 170 draft RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Menurutnya, pemerintah perlu membahas ulang sebelum dibahas...

Bakamla Siapkan Omnibus Law Kelautan

Thursday, 20 Feb 2020 06:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, akan menyederhanakan undang-undang (UU) tentang kelautan melalui Omninus Law Kelautan. Menurut dia, ada 17 UU yang harus...

Infografis Kontroversi Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Thursday, 20 Feb 2020 06:07 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja menuai polemik dan kontroversi. Belakangan diketahui, terdapat salah satu pasal dalam beleid itu yang akan memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengubah...