Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Revisi UU KPK, Penyadapan Harus Persetujuan Dewan Pengawas

Kamis 19 Sep 2019 18:40 WIB

Rep: Muhamad Rifani Wibisono/ Red: Sadly Rachman

Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto bersama jajarannya

Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
EMBED
Wiranto tegaskan izin penyadapan dalam revisi UU KPK bertujuan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto tegaskan izin penyadapan dalam revisi UU KPK bertujuan baik. Dimintanya izin penyadapan dari dewan dari pengawas agar semua sesuai aturan.

Hal itu juga untuk menunjukan penghormatan kepada hak asasi manusia. Dan hal ini dilakukan untuk memperkuat hukum hak asasi manusia.

Menurut dia penyadapan sebenarnya melanggar hukum. Akan tetapi dalam penindakan hukum, penyadapan diperbolehkan. Maka dari itu harus ada persetujuan dewan pengawas agar tidak menjadi sewenang-wenang dalam melakukan penyadapan.

Berikut video lengkapnya.

 

 

Videografer | Muhamad Rifani Wibisono

Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA