Selasa, 13 Zulqaidah 1440 / 16 Juli 2019

Selasa, 13 Zulqaidah 1440 / 16 Juli 2019

Aturan Kehutanan Dinilai Masih Lemah

Kamis 11 Jul 2019 20:28 WIB

Rep: Muhamad Rifani Wibisono/ Red: Sadly Rachman

Kawasan hutan Desa Durian Rambun di Muara Siau, Merangin, Jambi

Foto: ANTARA/Wahdi Septiawan
EMBED
Seharusnya pemerintah menerbitkan peraturan yang lebih kuat soal perhutanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai pemerintahan Joko Widodo masih lemah dalam penyelesain konflik di kawasan hutan maupun di kawasan non hutan. Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Jerry Even Sembiring menilai seharusnya pemerintah menerbitkan peraturan yang lebih kuat.

Peraturan yang ada saat ini, menurut Boy masih belum efektif. Terlebih bagi masyarakat yang tinggal di daerah perhutanan.

Selain itu, menurut Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Nur Hidayat menjelaskan bahwa kebijakan tentang perhutanan masih belum merata. Masyarakat kecil belum sepenuhnya merasakan manfaat sepenuhnya dari kebijakan tentang perhutanan.

Berikut video lengkapnya.

 

 

Videografer | Muhamad Rifani Wibisono     Video Editor | Fian Firatmaja

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA